Gubernur Koster Segera Terapkan PHR Secara Online

oleh

Cakrawalabali | Seusai melakukan rapat monitoring Integrasi Sistem dan Data PHR secara Online bersama KPK, Gubenur Bali Wayan Koster dihadapan para awak media menyampaikan bahwa, Provinsi Bali akan segera menerapkan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) secara terintegrasi dan berbasiskan online, Selasa (22/02).

“Kami siap membantu bersama KPK agar pendapatan daerah, kabupaten dan kota yang bersumber dari hotel dan testoran bisa lebih optimal lagi,” ujar Koster.

Gubenur Koster menjelaskan, sistem yang akan diberikan menjadikan database wajib pajak dari daerah akan lebih akurat dan mudah dipantau dan dengan sendirinya realisasi pendapatan berdasarkan pajak tersebut bisa tercapai.

“Semuanya saya kira sudah siap, pergubnya sudah selesai dan akan dijalankan di seluruh Bali. Dashboard-nya di BPDF dan dimonitor oleh KPk bagaimana perkembangannya,” jelas Koster.

“Kedepannya saya harap bisa secepatnya dilaksanakan tinggal sosialisasi saja. Agar semuanya ya hotel, restoran, villa, bisa menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ini menjadi momen yang bagus karena provinsi Bali jadi yang pertama menerapkan dan bisa jadi percontohan bagi daerah lain,” imbuhnya.

Gubernur Koster juga mengungkapkan, Sistem online dan terintegrasi akan sangat membantu mencegah kebocoran-kebocoran di lapangan apalagi dengan dukungan KPK sebagai lembaga anti korupsi.

“Pajak ini murni untuk pembangunan kabupaten dan kota, tidak ada yang ke provinsi. Kita hanya memfasilitasi dan membantu agar prosesnya bisa berjalan dengan baik. Tetap kabupaten dan kota yang punya,” ungkap Koster.

Sementara itu Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Rahmat Suwandha yang ditemui secara terpisah mengapresiasi pemprov yang akan membantu penerapan sistem pajak online PHR ini dengan kebijakan dan pembentukan tim khusus untuk itu.

“Saya berharap komitmen dan juga dukungan dari tiap kabupaten dan kota agar semuanya bisa berjalan, agar semuanya seragam dan kompak dalam satu kelola,” kata Asep.

Pihak Pemprov dan KPK menurutnya juga akan menyiapkan teknologi yang mudah, seperti sistem berbasis android yang akan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

“Jadi tiap transaksi langsung bisa diaplikasikan dan langsung terhubung dengan dispenda. Harapnnya sistem ini digratiskan sehingga tidak memberatkan bagi wajib pajak,” pungkasnya. (IMO-Bali)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *